SBY Minta Penjelasan DPR
Ditulis oleh Mohamad Marogi di/pada Maret 22, 2008
| Sabtu, 22/03/2008 | |||
KONFERENSI, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah (dua dari kiri) dan Menko Perekonomian Boediono (tiga dari kiri), bersama sejumlah delegasi bank sentral se-Asia Pasifik (South East Asian Central Banks/SEACEN) seusai pembukaan Konferensi Gubernur Bank Sentral se-Asia Pasifik ke-43 di Gedung BI, Jakarta, kemarin.
JAKARTA(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta penjelasan DPR terkait penolakan dua calon Gubernur Bank Indonesia (BI).
Namun, ekonom menyarankan Presiden agar tidak terjebak pada pertarungan politik terbuka dengan DPR. ”Presiden baru menerima surat dari DPR tentang penolakan tersebut. Tapi isi suratnya tidak menjelaskan alasan penolakan.Jadi Presiden akan kembali mengirimkan surat kepada DPR untuk menanyakan apa alasan penolakan kedua calon itu,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Ad Interim Sudi Silalahi saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, pihaknya baru menerima surat Ketua DPR Agung Laksono kemarin pukul 14.15 WIB. Surat itu langsung disampaikan kepada Presiden SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor. Surat yang berkategori bukan rahasia tersebut hanya berisi penolakan kedua calon Gubernur BI dan tidak ada penjelasan alasannya.
”Ini kan membuat Presiden bingung. Kalau tidak dijelaskan alasannya, nanti kita ajukan lagi ditolak lagi,”kata Sudi. Seperti diberitakan, Komisi XI menolak dua calon Gubernur BI yang diajukan pemerintah,yakni Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede.
Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara (voting) dalam rapat internal Komisi XI,Rabu (12/3). Dari 50 anggota yang hadir,29 anggota menolak kedua calon, 21 anggota menerima Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI.Adapun Raden Pardede tidak mendapat suara.Penolakan Komisi XI tersebut akhirnya disahkan rapat paripurna DPR pada Selasa (18/3).
Sudi menegaskan, Presiden baru akan mengambil sikap dan kembali mengajukan calon Gubernur BI setelah mendapatkan penjelasan meskipun DPR memberi tenggat waktu pengajuan calon baru hingga 25 Maret 2008.”Tidak mungkin Presiden memberikan namadalamwaktusesingkatitu,” ujarnya. Sudi juga menyayangkan pernyataan Ketua DPR Agung Laksono yang mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden pada Selasa (18/3).
Pernyataan Agung ini, kata Sudi, sangat merugikan Presiden SBY.”Pernyataan Agung itu seolah-olah menggambarkan ada kelambatan Presiden dalam merespons penolakan DPR. Padahal kenyataannya surat itu baru sampai hari ini di Sekretariat Negara,” tandasnya. Presiden dalam memilih calon baru, menurutnya, akan meminta pertimbangan dan saran dari para menteri terkait.
Sementara mengenai kemungkinan calon baru internal BI, Sudi mengatakan Presiden tetap berpatokan pada UU BI.UU itu menyatakan bahwa calon Gubernur BI dapat diambil dari dalam maupun luar. ”Saran calon gubernur dari kalangan internal BI bolehboleh saja.Namun,yang jelas,Presiden akan tetap mengajukan calon yang sesuai dengan UU.Beliau selalu menggunakan mekanisme yang tepat dalam mengambil keputusan,”ujarnya.
Di tempat terpisah,ekonom senior BNI Ryan Kiryanto mengatakan, Presiden SBY tidak perlu terjebak dalam pertarungan politik terbuka dengan DPR terkait penolakan calon Gubernur BI. Selain tidak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat, menurutnya, pertarungan politik antara Presiden dan DPR justru akan kontraproduktif.
”Presiden sebaiknya mengalah untuk menang,”tuturnya. Dia menjelaskan, kebuntuan politik dalam proses pemilihan Gubernur BI justru akan merugikan perekonomian nasional.Sebab, hal itu akan mendorong investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia.
”Pasar itu bekerja dengan logikanya sendiri dan setiap saat bisa memberi hukuman. Ini juga yang menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah bergerak anomali.Pelaku pasar khawatir pemilihan Gubernur BI berlarutlarut,” katanya.
Dia menambahkan, belajar dari penolakan calon sebelumnya, Presiden harus benar-benar selektif dan cermat dalam mengusulkan calon baru. Calon yang diusulkan harus dikawal dengan baik sehingga tidak mengalami resistensi politik di DPR. ”Soal dari dalam atau luar BI, itu sepenuhnya menjadi hak Presiden.Yang jelas, Presiden bersama DPR harus mampu menetapkan Gubernur BI yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik,”ujarnya.
Kader Terbaik
Sementara itu,Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono menilai kaderisasi di BI sudah berlangsung cukup baik sehingga menjadi modal untuk mempersiapkan pemimpin bank sentral. ”(Kaderisasi) itu kita persiapkan sejak awal dan ini saya kira suatu modal dari BI untuk mempersiapkan kader- kadernya secara baik untuk memimpin BI di masa depan,” kata Hartadi di sela pertemuan gubernur bank sentral se-Asia Pasifik (SEACEN BOG Meeting) di Jakarta kemarin.
Hartadi menambahkan, BI sudah menyiapkan kader dengan membekali pendidikan, baik formal maupun informal. Penyiapan kader dilakukan sejak dini melalui pelatihan khusus terhadap semua bidang yang ditangani bank sentral. ”Sehingga diharapkan putra-putri terbaik BI bisa mengambil alih pimpinan yang sudah selesai masa jabatannya. Persiapan ini dilakukan tidak hanya karena pemilihan Gubernur BI maupun deputi gubernur,”ujarnya.
Pengamat pasar modal Yanuar Rizki menilai, kebuntuan dalam proses pemilihan Gubernur BI terjadi karena tidak adanya komunikasi politik antara Presiden dan DPR.Menurutnya, siapa pun nama yang diajukan, Presiden harus tetap mengomunikasikannya kepada DPR dan masyarakat.
Sementara itu, ekonom Faisal Basri mengatakan, calon Gubernur BI tidak harus doktor moneter. Yang penting, figur calon Gubernur BI mampu memahami dimensi perekonomian. Menurutnya, asal calon, baik internal maupun eksternal, tidak perlu dipersoalkan.
Menurutnya, dari kalangan internal BI yang layak diajukan, antara lain, Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono. Adapun dari kalangan eksternal, antara lain, Menko Perekonomian Boediono dan Dirjen Pajak Darmin Nasution. ”Mereka memiliki syarat integritas kendati mungkin tidak disukai DPR. Namun, bukan karena itu lantas DPR seenaknya menolak. Khusus untuk Darmin Nasution, S-1 nya moneter, sangat telaten, dan tunduk pada modeling serta bekerja secara sistemik,” paparnya.
Untuk pencalonan Boediono, menurut Fasial, bisa dilakukan sekaligus sebagai upaya restrukturisasi kabinet. Menurutnya,peran Menko Perekonomian terlalu mubazir karena tidak bisa melakukan sesuatu. (rarasati syarief/ masirom/tomi sujatmiko)
